"Masalah pokok (pihak) yang kalah adalah tidak mengakui keputusan MK, alasannya Hakim MK tidak pernah datang ke Tolikara, dan minta Mendagri membatalkan pemenang (pilkada), dan ini tidak mungkin,"ujar Tjahjo melalui keterangan tertulis, Rabu(11/10).
Pertemuan dengan massa pendukung Calon Bupati Tolikara John Tabo-Barnabas Weya yang kalah di pilkada 2017 sebenarnya sudah di lakukan terakhir itu dilakukan Mendagri di pintu keluar kantor Kemendagri, selasa(10/10) malam.
"Kalau mau dialog, tanya masalah pilkada silahkan besok ke Ditjen Polpum atau Ditjen Otda(Kemendagri), bicara baik-baik,"imbuhnya.
Kepada massa yang mengatasnamakan barisan merah putih tolikara itu, Tjahjo juga sudah menyampaikan bahwa pembatalan putusan MK tidak mungkin dilakukan meski dengan dalih adanya kecurangan dalam pilkada. Sebab, sifat putusan MK itu final dan mengikat semua pihak.
"Mereka tidak mau tahu keputusan KPU (yang mengesahkan hasil Pilkada) dan putusan MK menurut mereka tidak adil,"ungkapnya.
Selain itu, Tjahjo juga sudah menemui pihak yang enang dalam pilkada tersebut. Mendagri meminta mereka untuk bersabar menanti jadwal pelantikan kepala daerah terpilih."Prinsipnya tidak bisa lama-lama ditangguhkan pelantikannya (karena) sudah ada keputusan pemenang oleh Mk. (Penundaan pelantikan) akan mengangggu pemerintahan dan pelayanan masyarakat,"jelas dia
MK menolak gugatan John Tabo-Barnabas Weya atas sengketa Pilkada Tolikara, 31 Juli lalu.
Alhasil, kepala daerah terpilih di Tolikara adalah Usman G Wanimbo-Dinus Wanimbo.
Pasangan Usman -Dinus meraih 73.205 suara setelah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 18 distrik di Tolikara. Sementara, John Tabo-Barnabas Weya hanya memperoleh 25.260 suara.
Tjahjo melanjutkan, pihaknya sudah berupaya mendinginkan suasana pasca-kerusuhan. Diantaranya, berdialog dengan Gubernur Papua, Kapolda Papua, Kodam Cendrawasih, dan BIN Daerah.
"Yang menang pilkada dengan keputusan MK juga sudah saya temui untuk membantu dinginkan kondisi masyarakat pendukung calon yang kalah,"ujarnya.
Mantan Sekertarus Jendra PDI Perjuangan itu juga mengingatkan, masih ada kasus serupa yang berpotensi konflik dalam sengketa Pilkada 2017 di Papua. Yakni, Pilkada Kabupaten Intan Jaya dan Pilkada Kabupaten Yapen. "Semua ada kaitan soal Pilgub Papua,"imbuhnya.
Penyerangan kantor Kemendagri terjadi saat Barisan Merah Putih Tolikara hendak bertemu Direktur Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo, dan Direktur Jendral Otonomi Daerah Soemarsono untuk membahas sengketa Pilkada 2017.
Beberapa saat jelang pertemuan, kelompok masyarakat itu justru keluar ruangan. Mereka menolak bertemu dengan soemarsono dan soedarmo dan langsung menyerang kantor kemendagri.
Akibat kerusuhan, beberapa pot bunga dan kaca pecah. Sebuah mobil dinas milik pejabat Kemendagri juga terlihat rusak. Sementara, korban luka yang timbul akibar kerusuhan tersebut berjumlah 10 orang
Posting Komentar