Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama mengawasi kemungkinan adanya politik transaksional dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada tahun 2018.

Tidak hanya mengawasi kedua institusi tersebut juga akan bersinergi melakukan pencegahan dan penindakan praktik politik tersebut.

"Kita bekerja sama bersinergi dengan KPK," kata Ketua Bawaslu, Abhan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Pertemuan pimpinan KPK dan komisioner Bawaslu berlangsung selama satu jam di Gedung KPK, Selasa 10 Oktober 2017.

Abhan menjelaskan, ada 171 daerah yang akan menggelar pilkada pada tahun 2018. tahun berikutnya akan digelar Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilihan Presiden (pilpres).

Selain mencegah politik transaksional, kerja sama dengan KPK menurut Abhan bertujuan untuk mengurangi politik biaya tinggi.

"Sebab politik biaya tinggi yang berasal dari mahar politik atau money politics bisa memunculkan praktik korupsi," ujarnya.

Dengan bersinergi dengan KPK, Abhan berharap bisa menjadi early warnin atau peringatan dini bagi daerah yang selama ini memiliki indeks money politics yang tinggi.

Posting Komentar

Author Name

PELANGI4D.COM

PELANGI4D.COM
1 USER ID SEMUA GAME

SPORTSBOOK

SPORTSBOOK PASARAN BOLA TERLENGKAP

CASINO

CASINO BACCARAT - SICBO - ROULLET - DRAGON TIGER

SABUNG AYAM

SABUNG AYAM SABUNG AYAM LIVE

TOGEL

TOGEL SGP - HK - SYDNEY - SENTOSA 4D & TOTO

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.