Asik Di Ceritai Warga Anies Menang Curang , Anies Laporkan Warga Kepihak Polisi

Saya tidak mengerti dengan beberapa tingkah Anies – Sandi saat ini. Terutama Anies Baswedan, dia banyak berubah setelah lengser menjadi menteri pendidikan. Bahkan, Anies yang belum resmi menjabat sebagai gubernur sudah melaporkan salah seorang warga Tambora, Agus Kurniawa. Anies melaporkan orang tersebut karena pencemaran nama baik. Di mana Agus mengomentasi program tanpa sebagai program Rumah Ayam.

Bahkan, timses Anies – Sandi mengatakan hal tersebut dilakukan agar masyarakat tidak sembarang dalam berbicara. Sebab, ucapan dari terlapor sudah menyakiti hati Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Sebenarnya, kritikan warga bisa menjadi masukan kepada Gubernur terpilih. Hal ini sangat terlihat, bahwa keduanya sangat anti di kritik oleh warga. Senang disanjung? Oh… tidak perlu ada bukti terlebih dahulu untuk program yang dilaksanakan. Selain itu, hal ini sinyal yang menakutkan. Warga DKI Jakarta harus berhati-hati  menilai semua program ‘ajaib’ Anies – Sandi..

Sebenarnya, kritikan negatif masyarakat lebih keras kepada Basuki. Apalagi saat Ahok – sebutan akrab Basuki – melakukan sejumlah penggusuran.

Apakah Ahok berani melaporkan warga ke polisian? Sekalipun Ahok menyebutkan akan membubarkan Front Pembela Islam (FPI), hingga saat ini Ahok belum membubarkan ormas tersebut.  Apakah masjid yang dibangun Ahok tidak boleh dipergunakan FPI?

Tetap saja, masjid yang digunakan boleh digunakan oleh siapapun. Sosok Ahok yang dianggap ‘brutal’ ternyata lebih menyanyangi masyarakat. Terlebih, kubu siapapun itu, Ahok tetap merangkul masyarakat tanpa terkecuali.

Lebih jauh tentang membentuk tim transisi. Apa memang Anies – Sandi ingin segera mengusai DKI Jakarta? Bahkan, tim tersebut akan setelah 5 Mei 2017, mendatang. Dalam berita yang dilansir tempo.co, Senin (1/5/2017), tim tersebut dibentuk untuk menjadi motor penggerak persiapan kerja Anies – Sandi. Kenapa harus bentuk tim transisi?

Dalam berbagai daerah, hanya Daerah Khusus Ibukota (DKI) di mana tim pemenangannya membentuk tim transisi. Ini sangat aneh. Apa mungkin Anies – Sandi tidak faham dengan pemerintahan dan hanya berambisi dalam pembangunan program pemerintahannnya?

aya masih mengingat betul saat debat terakhir Pilkada DKI Jakarta. Di mana Sandi tidak mengerti pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA – PPAS) untuk anggaran 2018. Seorang calon Wakil Gubernur tidak mengerti hal yang mendasar masalah pemerintahan?

Beberapa program Anies – Sandi ini sangat menakjubkan. Terutama pada program rumah DP 0 persen. Hanya pasangan Anies – Sandi yang menjual program tersebut. Sekelas presiden saja menggunakan program rumah DP 1 persen. Hebat sekali pasangan ini, berani mengambil berbagai resiko.

Jika Anies – Sandi faham dengan pemerintahan, dia tidak keduanya tidak akan mengeroyok Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini. Begitu juga pada APBD- Perubahan.  Terlebih, walaupun kepengurusan Basuki – Djarot selesai pada bulan Oktober, namun untuk program tetap harus di selesaikan pada hingga akhir.

Begitu juga dengan pembahasan APBD – Perubahan, masih dalam masa jabatan Basuki – Djarot. Biasanya, pembahasan APBD – Perubahan dibahas pada bulan September. Sehingga, jelas APBD – Perubahan masihmenjadi tanggung jawab Basuki – Djarot,

Sekalipun Anies – Sandi menjabat, program dia tidak bisa terlaksana. Minimalnya, program Anies – Sandi bisa dimulai pada awal tahun 2018. Hal tersebut sama seperti daerah yang lainnya. Bahkan, tim transisi yang dibentuk Anies – Sandi tidak bisa menyerobot program prioritas yang Basuki – Djarot.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pamplet liputan6.com, Anies – Sandi jika terlebih akan melaksanakan sejumlah program selama 100 hari. Di antaranya, rekonsiliasi berbagai golongan DKI, Fokus di tiga program prioritas dan konsolidasai birokrasi pemprov DKI.

Namun, program 100 hari tersebut bisa dilaksanakan untuk waktu yang mana? Apakah sesudah pelantikan atau belum? Jika berbercermin pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, program 100 hari dilaksanakan setelah pelantikan.

Jika Anies – Sandi menyerobot program prioritas Basuki – Djarot, hal ini akan menggangu sejumlah tatanan program yang sudah dilakukan di pemerintahan. Terutama kinerja dari Badan Perencanaan Daerah (Bappeda). Sepertinya, Bappeda DKI Jakarta sudah memprediksi berbagai program dan keuangan yang dikucurkan untuk program tersebut.

Perlu diketahui, kemenangan Anies – Sandi masih dalam bahasa politik. Belum bisa dilaksanakan secara prakteknya.  Tentunya, hal ini menjadi tugas besat Anies – Sandi untuk membeberkan pelaksaan dalam bentuk nyata.  Jika memang Anies – Sandi memiliki tim transisi, di sinilah tugas besar dari tim tersebut. Membahasaan bahasa-bahasa politik ke dalam bahasa program untuk 2018.

Jika memang Anies – Sandi masuk dalam program Basuki – Djarot, perlu diingat keduanya masih belum resmi menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi, saya lebih setuju jika Anies – Sandi membuat syukuran kemenangan. Apalagi jika syukuran tersebut melibatkan berbagai masyarakat yang disebut kelas menangah ke bawah.