Tidak ada Bank yang mau rugi, ini sudah jelas. Carilah Bank yang ingin memberikan kredit rumah tanpa DP dengan bunga rendah. Tidak akan pernah didapat, tidak ada Bank yang sesinting itu. DP itu tetap harus ada, peraturan saja mewajibkan ada DP.
Bank Bukopin pun menyatakan progam ini bisa saja dijalankan, namun ada tapinya. Direktur Retail Bank Bukopin Heri Purwanto mengatakan, dalam program ini, Pemerintah Daerah DKI Jakarta (Pemda) dapat membayarkan terlebih dahulu DP dari KPR yang diajukan masyarakat. Kemudian, DP tersebut dapat diangsur oleh masyarakat.
Lihat dulu apa yang dikatakannya. DP pertama kali dibayarkan oleh Pemda, lalu? Ya dibayarkan oleh masyarakat kembali. Lho? Bukankah ini sama saja dengan ada DP tapi bayarnya belakangan? Ya sama saja bohong lho.
“Jadi, angsuran itu kan terdiri dari angsuran pokok dan bunga. Nah kalau program itu, nanti ditambah angsuran DP. Kalau dengan skema seperti itu masih masuk akal,” ujar Heri
Betul kata pihak Bank Bukopin. Mereka tidak cukup sinting untuk ikut progam yang Dpnya benar-benar dihilangkan dan tidak dibebankan ke pembeli rumah. Mereka memodifikasi progamnya agar bisa masuk akal. Jujur saja, progam DP nol rupiah Anies masih tidak masuk akal.
Bayangkan membeli rumah tanpa resiko apapun. Kredit macet siap-siap membludak dan bisnis properti akan mengalami krisis seperti tahun 2008. Yang kena ya perbankan juga. Dengan adanya DP maka pembeli tidak bisa serta merta membeli rumah diluar kemampuannnya. Ini merupakan tujuan dari DP, menghindari kredit macet.
Heri menuturkan, Pemda harus bekerja sama dengan perbankan jika ingin menjalankan program DP nol rupiah tersebut. “Yang kami harapkan dari perbankan bantuan DP itu tidak berbunga,” kata dia.
Menurut Heri, program tersebut memungkinkan untuk dijalankan. Sebab, Pemda DKI Jakarta memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai program DP nol rupiah.
Saya kira anggaran Pemda Jakarta besar. Ini subsidi dana murah saja, alokasi anggarannya memungkinkan, jadi sangat mungkin. Sehingga ini bukan janji yang tidak mungkin,” imbuhnya.
Kalau rumahnya sesuai janji Anies yaitu seharga 350 juta, mungkin saja progam ini bisa berjalan. Tapi kita harus realistis, rumah seharga itu hanyalah rumah susun. Hampir tidak mungkin mendapatkan rumah tapak seharga 350 juta di Jakarta.
Bank Lippo masih tidak jelas apakah setuju dengan progam ini. Direktur Lippo Group, John Riady, mengungkapkan pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan program DP rumah nol persen.
Tapi, managemen Lippo Group menyatakan sejauh ini tidak ada dukungan terhadap program uang muka rumah 0 persen yang menjadi program pasangan Anies-Sandi.
“Mengenai Lippo dukung program 0 persen dan rumah Rp 350 juta, hoax… Lippo tidak ada rencana ataupun ingin melakukan itu,” kata Danang, Direktur Humas Lippo Group
Bank BCA masih menunggu dan melihat, apakah progam ini bisa dijalankan atau tidak. Presiden Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Jahja Setiaatmadja mengatakan, pihaknya masih menunggu apakah program tersebut bisa direalisasikan atau tidak.
Menurutnya, yang terpenting harus ada ketentuan atau aturan yang dibuat oleh otoritas terkait program tersebut. Yakni aturan Bank Indonesia (BI) dan aturan Otoritas Jasa Perbankan (OJK).
“Kami bisa masuk kalau memang sesuai aturan perbankannya. Jika memang aturan perbankan memungkinkan ya kenapa tidak,” ungkap Jahja
Bank Indonesia selaku pengatur keuangan di Indonesia saja masih belum memutuskan apakah progam ini layak dijalankan.
“Saya tidak mau komentar. Regulasi (loan to value/LTV untuk pembiayaan properti) tetap berlaku,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara
Meski sempat menyampaikan bahwa DP nol persen menyalahi aturan LTV untuk pembiayaan properti, BI mengatakan program tersebut bisa saja dijalankan.
“Kalau dijamin pemerintah bisa saja. Tapi saya belum bisa diberikan informasi lebih,” kata Tirta.
Itulah masalahnya, kalau Pemda yang menjamin DP rumah, kredit macet akan menjadi mimpi buruk. Perbankan tidak akan rugi, toh DP dijamin Pemda. Warga yang kredit macet tidak rugi, toh tidak habis duit buat DP. Pemprov DKI yang kena sendiri, duit menguap begitu saja akibat progam yang tidak matang.
Melihat hal-hal berikut, bisa dilihat bahwa progam Anies masih tidak masuk akal. Janji itu memang gampang, coba lihat saat Anies menjabat apakah beliau akan mengingat janjinya atau pura-pura lupa. Seperti saat Anies menuduh ada Mall yang dibangun diatas tanah negara, sekarang tidak ada kelanjutannya (lupa?).
Salam Nol rupiah.
Posting Komentar